Video: Penjualan Mobil Lesu, Saham Emiten Otomotif Masih Menarik?

Pemerintahan dan kabinet

Susunan Kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka (atas) dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang (bawah)

Pada tanggal 20 Oktober malam hari, Prabowo mengumumkan kabinet menteri terbesar di Indonesia sejak Kabinet Dwikora II ​​yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966, yang terdiri dari 103 anggota termasuk 48 menteri dan 55 wakil menteri.[209][210] Pada tanggal 25 Oktober, ia mengadakan retret gaya militer untuk kabinetnya di Akademi Militer di Magelang.[211]

Sebagai presiden, Prabowo melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Tiongkok pada 9 November 2024.[212]

Pemberhentian dari militer

Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan dan Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih jabatan presiden. Sore hari setelah pelantikan Habibie sebagai presiden, Prabowo Subianto meminta Habibie agar ia diangkat menjadi pimpinan Angkatan Darat menggantikan Wiranto. Namun, Habibie dan Wiranto justru memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrad, dan keesokan harinya, mengumumkan pengangkatan Wiranto menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Tentara Nasional Indonesia yang berujung pada pemberhentian Prabowo. Ada dua versi bagaimana ini terjadi: versi pertama menyatakan bahwa Prabowo Subianto yang geram pergi ke Istana Kepresidenan sambil membawa pistol dan truk pasukan Kostradnya. Karena dihalangi masuk ke kantor Habibie, ia mendatangi Soeharto yang malah justru menegurnya.[61][62][63] Sementara itu, versi lain menyebutkan bahwa Prabowo diberhentikan dari jabatannya karena ia dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Habibie.[64] Dikatakan bahwa setelah pelantikan Habibie, Wiranto melaporkan bahwa terdapat pergerakan dari pasukan Kostrad yang terkonsentrasi di sekitar kediaman Habibie. Habibie kemudian memerintahkan untuk memberhentikan Prabowo dari jabatannya tepat sebelum matahari terbenam pada hari itu juga.[65][66][67] Bagaimanapun, Prabowo kemudian dikunjungi oleh Wiranto di rumahnya pada akhir pekan tanggal 23 atau 24 Mei dan kemudian ditugaskan kembali ke peran non-tempur di Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Bersenjata di Bandung.[68]

Setelah penyelidikan ABRI, pada bulan Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira memutuskan bahwa Prabowo bersalah karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan sembilan aktivis anti-Soeharto pada tahun 1998.[69] Prabowo Subianto mengaku bertanggung jawab atas penculikan sembilan aktivis tersebut,[70] dan diberhentikan dengan hormat dari dinas militer pada bulan November.[71] Dia dan Wiranto membantah pemecatan itu akibat tindakan disiplin.[72] Kemudian dia pergi ke pengasingan sukarela di Yordania[72] di mana dia mengenal Raja Abdullah II muda yang baru di negara itu sebagai sesama komandan pasukan khusus.[70] Dalam wawancara dengan majalah Asiaweek pada tahun 2000, Prabowo Subianto berkata, "Saya tidak pernah mengancam Habibie. Saya tidak berada di balik kerusuhan. Itu kebohongan besar. Saya tidak pernah mengkhianati Soeharto. Saya tidak pernah mengkhianati Habibie. Saya tidak pernah mengkhianati negara saya. Ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan saya kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka."[69] Kelompok hak asasi manusia telah lama mempertanyakan kelayakan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dengan menyatakan bahwa ia diberhentikan dari Angkatan Darat pada bulan Agustus 1998[a] karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan aktivis demokrasi. Meskipun pernyataan tersebut merupakan pernyataan resmi militer, para pengamat telah lama meyakini bahwa hal tersebut merupakan sebuah konspirasi kudeta yang membuat Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad, memberikan perintahnya.[73]

Sebagai Calon Presiden di tahun 2014, masa lalu Prabowo mendapat sorotan baru, dan banyak organisasi yang menyerukan agar dia mundur. Pada 19 April, ia dikritik oleh penyair besutan Fahmi Habcyi yang menghubungkannya dengan hilangnya penyair legendaris Widji Thukul dan mendesaknya untuk mengembalikan Thukul karena istrinya sangat terpukul atas menghilangnya suaminya.[74] Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Setara Institute, dan Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (HRWG), yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, mengunjungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada 7 Mei 2014 untuk mendesak komisi tersebut menyelidiki kembali Prabowo Subianto.[75] Laporan tanggal 27 Juni 2014 mengindikasikan bahwa seorang jurnalis investigasi, Allan Nairn, telah diancam akan ditangkap "karena mengungkap peran mantan jenderal tersebut dalam pelanggaran hak asasi manusia."[76]

Saat debat capres 2024 tanggal 12 Desember 2023, secara tersirat Prabowo mengaku telah melakukan penculikan Budiman Sudjatmiko, yang merupakan pelanggaran HAM, kemudian Sudjatmiko menjadi salah satu juru bicaranya.[77] Sebelum debat, Prabowo juga mengaku kepada Sudjatmiko, bahwa dirinya telah membebaskan seluruh aktivis yang diculiknya namun tidak mengetahui nasib mereka setelah dibebaskan.[78] Menjelaskan keputusannya, Budiman mengklaim orang-orang berubah setelah 25 tahun, baik dia maupun Prabowo “bergerak ke tengah.”[51] Maria Catarina Sumarsih, yang putranya ditembak mati dalam penembakan Semanggi pada 13 November 1998, mengatakan bahwa Prabowo bertanggung jawab atas tragedi tersebut.[79]

Setelah keluar dari militer, Prabowo Subianto bergabung dengan bisnis adiknya Hashim Djojohadikusumo. Ia membeli Kiani Kertas, sebuah perusahaan pulp kertas dan perkebunan yang berbasis di Mangkajang, Kalimantan Timur.[80] Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto.[80] Saat ini, Grup Nusantara milik Prabowo menguasai 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Perusahaan-perusahaan yang diusung Prabowo antara lain adalah Nusantara Energy (minyak dan gas alam, batu bara), Tidar Kerinci Agung (perkebunan kelapa sawit), dan Jaladri Nusantara (industri perikanan).[81]

Prabowo Subianto mengganti nama Kiani Kertas menjadi Kertas Nusantara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan merupakan bagian dari Nusantara Energy. Ia menguasai area seluas 3.400 hektar yang digunakan untuk pabrik kertas, perumahan karyawan, sekolah swasta, dan berbagai fasilitas perusahaan.[82] Kiani telah dianugerahi status ISO 900–2005 sebagai salah satu perusahaan manajemen kualitas tertinggi. Kiani Kertas dikabarkan mengalami kesulitan keuangan, dan pada awal tahun 2014, para pekerja turun ke jalan untuk menuntut upah mereka yang belum dibayarkan selama lima bulan.[83]

Prabowo Subianto adalah calon presiden terkaya pada pemilu 2009, dengan kekayaan Rp 1,5 triliun (sekitar US$150 juta) dan US$7,5 juta.[84]

Pada tahun 2007, PT Ridlatama, yang mayoritas pemangku kepentingannya adalah Churchill PLC yang berbasis di Inggris, melakukan survei geografis di Kalimantan bagian timur untuk mencari batubara. Dua bulan setelah survei membuahkan hasil positif, pejabat Kutai Timur memberikan izin pertambangan kepada Nusantara Energy (anak perusahaan Grup Nusantara, konglomerat milik keluarga Prabowo) untuk beroperasi di wilayah yang disurvei Ridlatama. Pada tahun 2010, izin Ridlatama dicabut, yang secara efektif menyelesaikan pengambilalihan operasi Churchill oleh Nusantara. Churchill mengajukan banding ke Mahkamah Agung Indonesia namun kalah dalam kasus tersebut. Pada tahun 2012, Churchill mengajukan kasus terhadap pemerintah Indonesia di Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi, menuntut kompensasi sebesar $2 miliar. Indonesia berpendapat bahwa ICSID tidak mempunyai wewenang untuk melakukan arbitrase. Pada tahun 2014 ICSID memutuskan bahwa mereka mempunyai kewenangan dan kasus tersebut masih berjalan.[85][86][87][88]

Pada tahun 2014, Bupati Kutai Timur, Isran Noor, secara terbuka mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.[89] Dia juga mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Churchill, dengan tuduhan bahwa Churchill memalsukan izinnya.[90]

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) didirikan pada tahun 1973 untuk mengadvokasi hak-hak petani. Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden HKTI pada 5 Desember 2004,[91][92] dan dia diangkat kembali pada tahun 2010 untuk masa jabatan kedua.[93]

Konvensi Partai Golkar

Pada tahun 2004, Prabowo Subianto adalah salah satu dari lima pesaing dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golongan Karya yang bersaing untuk menjadi calon presiden dari partai Golkar. Ia memperoleh jumlah suara terendah, hanya 39, dan tersingkir di putaran pertama.[105] Pemungutan suara putaran kedua dimenangkan oleh Wiranto. Setelah menempati posisi terakhir dalam konvensi partai, Prabowo menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar hingga mengundurkan diri pada 12 Juli 2008.

Pada bulan Februari 2008, lingkaran dalam Prabowo, termasuk Fadli Zon, Muchdi Purwoprandjono, dan adik laki-laki Prabowo Hashim Djojohadikusumo, bersama beberapa orang lainnya mendirikan Partai Gerindra. Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia kemudian diangkat menjadi ketua umum partai tersebut setelah kematian ketua partai sebelumnya, Suhardi, pada tahun 2014.[106]

Pedagang pasar (APPSI)

Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI) adalah organisasi nirlaba yang melakukan advokasi untuk kesejahteraan pedagang di pasar tradisional Indonesia. Prabowo terpilih menjadi presiden APPSI pada tahun 2008.[94] Sebagai ketua umum, Prabowo kerap meminta pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jarak agar tidak merugikan pedagang kecil. “Selama ini pedagang pasar tradisional selalu diabaikan, sehingga ketika pasar modern didirikan, pemilik modal pedagang pasar tersebut harus rela dibubarkan karena dibongkar,” kata Prabowo.[95]

Pencak silat adalah salah satu seni bela diri tradisional Indonesia. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) mengawasi regulasi olahraga di Indonesia, membina atlet, dan menyelenggarakan turnamen. Prabowo terpilih sebagai presiden IPSI pada tahun 2004 dan terpilih kembali pada tahun 2012 untuk masa jabatan ketiga berturut-turut.[96]

Pada SEA Games 2011 di Jakarta, olahraga pencak silat berhasil menjadi juara umum dengan menjuarai 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.[97] Kepemimpinan Prabowo sangat mengesankan di Asian Games 2018, dimana pencak silat berhasil menyumbang 14 dari 31 medali emas yang diraih kontingen Indonesia. Prabowo Subianto juga merupakan Presiden Federasi Pencak Silat Internasional (IPSF).[98]

Prabowo dikenal gemar mengirimkan talenta-talenta Indonesia ke luar negeri dan juga menawarkan jabatan tinggi kepada mereka yang sudah lulus. Salah satu contohnya adalah Sudaryono, sekretarisnya, alumnus SMA Taruna Nusantara yang berangkat ke Jepang untuk belajar atas biaya Kementerian Pertahanan, namun ditolak saat melamar bergabung dengan Angkatan Laut Indonesia. Ia mengajak Sudaryono untuk bergabung dan mendapatkan posisi penting di lingkaran dalam. Selain itu, ia juga berhasil membujuk Dirgayuza yang hampir memulai karirnya di Australia untuk bergabung dengan Gerindra.[99]

Layanan Advokasi Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) wilayah Nusa Tenggara Timur menilai Prabowo berperan besar dalam bebasnya Wilfrida Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia.[100] Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela Wilfrida Soik. Wilfrida merupakan TKI asal Nusa Tenggara Timur yang dikirim secara ilegal. Wilfrida dijatuhi hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen, pada 7 Desember 2010.[101]

Menggunakan koneksinya dengan Presiden Soeharto, Prabowo Subianto dan saudaranya berupaya membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990an. Hashim tidak berhasil menekan Goenawan Mohamad untuk menjual majalah Tempo miliknya yang dikenal blak-blakan. Prabowo pernah mengundang tokoh agama, Abdurrahman Wahid, ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatkan dia untuk tetap berpegang pada agama dan menjauhi politik, atau Abdurrahman Wahid akan menghadapi tindakan yang tidak diinginkan jika dia terus menerus menentang presiden. Ia kemudian memperingatkan intelektual Nurcholish Madjid (Cak Nur) untuk mengundurkan diri dari KIPP, unit pemantau pemilu yang dibentuk oleh Goenawan Mohamad. Tindakannya dikecam oleh Panglima ABRI, Feisal Tanjung sebagai tindakan yang "jelas inkonstitusional".[104]

Peran dalam kejatuhan Soeharto

Kurang dari tiga bulan setelah pengangkatannya sebagai Panglima Kostrad, pada hari pertama kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mendesak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Wiranto, untuk mengizinkan dia membawa unit Cadangan Strategisnya dari luar Jakarta ke kota untuk membantu memulihkan ketertiban.[44] Ratusan orang yang dilatih oleh Kopassus (mantan komando Prabowo) diterbangkan dari Dili ke Yogyakarta dengan pesawat carteran, dan kemudian ke Jakarta dengan kereta api.[45] Prabowo Subianto secara terbuka mendesak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengannya melawan “pengkhianat bangsa”.[46] Pada pagi hari tanggal 14 Mei, pasukan Kopassus mengawal preman muda dari Lampung di Sumatera bagian selatan menuju ibu kota.[47] Oleh karena itu, Prabowo Subianto dituduh menggunakan para kenalannya di komando sebelumnya untuk mengimpor dan menciptakan masalah, sementara Wiranto menolak memberikan izin kepada komando Prabowo saat ini, Kostrad, untuk memadamkan masalah yang ada, sejalan dengan taktik klasik Jawa untuk menimbulkan kekacauan guna menyaingi dan/atau merebut kekuasaan.[45]

Pasukan di bawah komando Prabowo menculik dan menyiksa setidaknya sembilan aktivis demokrasi pada bulan-bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.[48] Dalam salah satu kesaksian Andi Arief, seorang mantan tahanan, ia bercerita tentang penyiksaan selama berhari-hari di sebuah lokasi yang tidak diketahui letaknya, diduga sebuah kamp militer yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan mata tertutup, dan dipaksa untuk menjawab pertanyaan berulang-ulang, terutama mengenai aktivitas politik mereka. Penganiayaan tersebut termasuk dipukul, diteror secara fisik dan mental, serta disetrum.[49] Meskipun begitu, pada tahun 2009, dua dari sembilan orang tersebut menjadi kandidat Gerindra, partai politik yang mendukung Prabowo, dan seorang lagi menjabat sebagai penasihat medianya.[50] Pada tahun 2024, enam dari sembilan orang yang diculik (termasuk Arief) bekerja untuk Prabowo dan mendukungnya untuk menjadi presiden.[51] Prabowo Subianto juga dicurigai mengorganisir penculikan 13 orang aktivis lainnya (semuanya masih "hilang") antara Februari 1997 dan Mei 1998.[52]

Investigasi yang dilakukan selanjutnya terhadap kerusuhan bulan Mei mengungkapkan bahwa kekerasan di Jakarta adalah hasil pergulatan internal elit militer untuk menjadi penerus Suharto.[53] Banyak yang percaya bahwa Prabowo Subianto, sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berusaha menjadi penerus mertuanya dan mendambakan posisi Panglima Angkatan Bersenjata yang dijabat oleh Jenderal Wiranto, yang diunggulkan untuk menggantikan Soeharto. Bersama Panglima Komando Operasi Jakarta Raya (Pangkoops Jaya) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Prabowo Subianto bertujuan untuk meneror penentang pemerintah dan menunjukkan bahwa Wiranto adalah "seorang komandan yang tidak kompeten dan tidak dapat mengendalikan kekacauan".[54][55] Selama bulan Agustus dan September, tim pencari fakta mewawancarai Prabowo Subianto, Sjafrie, dan komandan militer lainnya mengenai pergerakan mereka selama kerusuhan Jakarta. Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia tidak yakin dengan persisnya pergerakan pasukan militer di ibu kota dan menyerahkan hal tersebut kepada Sjafrie.[56] Dalam laporan akhirnya, tim pencari fakta menduga bahwa, pada malam tanggal 14 Mei, Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa tokoh TNI dan tokoh sipil di Markas Kostrad untuk membahas pengorganisasian kekerasan.[57] Namun hal ini kemudian dibantah oleh beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk pengacara hak asasi manusia terkemuka Adnan Buyung Nasution dan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, Bambang Widjojanto.[58] Kesaksian selanjutnya dari Prabowo Subianto[59] pada tahun-tahun setelah penyelidikan bertentangan dengan laporan tim dan menimbulkan skeptisisme terhadap tuduhan tim.[60]

HUT Perindo, Hary Tanoe Bicara Perjuangan Prabowo dan Trump Jadi Presiden

Ketua Majelis Persatuan Perindo, Hary Tanoesoedibjo, bicara perjuangan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump hingga Presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari jajaran menteri, dan kepala badan setingkat menteri pada Minggu malam (20/10/2024).

Para tokoh-tokoh calon menteri tersebut sebelumnya sudah mulai berdatangan ke Istana Merdeka pada Minggu malam. Terdapat sejumlah tokoh mulai dari Erick Thohir, Sri Mulyani, hingga Bahlil Lahadahlia.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat 53 tokoh yang menjadi menteri kabinet Prabowo-Gibran. Mayoritas adalah wajah-wajah baru. Sisanya adalah menteri yang pernah menjabat di Kabinet Indonesia Maju atau KIM Joko Widodo (Jokowi).

"Selamat malam saudara-saudara sekalian. Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024 2029. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Sebelumnya, Prabowo telah menyaring sejumlah nama untuk masuk dalam bursa calon menteri kabinet pemerintahannya. Nama yang tersaring tersebut telah dipanggil untuk menemui Prabowo di kediaman pribadi di Kertanegara, pada Senin (14/10/2024).

Prabowo mengatakan telah cukup lama memantau para calon menterinya, berdiskusi, dan menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan.

“Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Sebetulnya, hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sanggup,” kata Prabowo Subianto.

Pendidikan militer dan penugasan

Prabowo Subianto mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akademi Militer Nasional) di Kota Magelang pada tahun 1970.[34] Ia lulus pada tahun 1974 bersama orang lain yang kemudian memperoleh posisi kepemimpinan senior seperti Susilo Bambang Yudhoyono.[34]

Pada tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, Kopassus dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Unit komando Nanggala di Timor Timur, bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya.[34] Prabowo, yang saat itu berusia 26 tahun, adalah Panglima Nanggala termuda.[34] Prabowo memimpin misi untuk menangkap wakil presiden Fretilin, yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Timur, Nicolau dos Reis Lobato.[34] Yang membimbing Prabowo Subianto adalah Antonio Lobato, adik Nicolau sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1978, kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubisse, lima puluh kilometer selatan Dili.[34]

Diklaim, pada tahun 1983, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas Pembantaian Kraras di Timor Timur.[35] Orang-orang yang selamat dari pembantaian ini dikurung di kamp konsentrasi yang dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan penganiayaan.[36] Prabowo mengklaim bahwa dia tidak berada di dekat distrik Viqueque ketika pembantaian itu terjadi, dan baik PBB maupun pemerintah Timor Leste tidak pernah mengajukan tuntutan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya.[37] Jose Manuel Tesoro menulis untuk Asiaweek pada tahun 2000, menghubungi empat organisasi non-pemerintah termasuk TAPOL di London; Solidamor di Jakarta; Yayasan HAK, yang berkantor pusat di Dili; dan East Timor Action Network (ETAN) di New York, dan mereka tidak dapat memberikan laporan saksi mata, transkrip komunikasi yang disadap, dokumen yang bocor, atau apa pun yang dapat mendukung keterlibatan Prabowo.[38][35]

Pada tahun 1985 Prabowo Subianto mengikuti Kursus Perwira Infanteri Tingkat Lanjut di Fort Benning, di Amerika Serikat untuk pelatihan komando.[39] Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut geng "ninja", berkerudung berpakaian hitam dan beroperasi pada malam hari. Sementara, di kota-kota besar dan desa-desa, milisi dilatih dan diarahkan oleh komandan Kopassus. Pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Kampanye Angkatan Darat tahun 1997 disebut Operasi Pemberantasan.[40]

Pada tahun 1996, Prabowo Subianto memimpin Operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para peneliti tersebut adalah lima orang Indonesia, empat orang Inggris, satu orang Belanda dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. Dua sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Misi tersebut melibatkan dukungan rahasia dari Atase Militer Inggris dan veteran SAS, Kolonel Ivor Helberg.[41] Setelah pemindahan sandera, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo Subianto memulai kampanye pembalasan terhadap desa-desa yang dianggap mendukung OPM, dalam satu insiden di desa Geselema yang menyerang penduduk desa dengan helikopter militer yang menyamar sebagai helikopter Palang Merah.[42]

Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang beranggotakan 27.000 orang, yang juga pernah dipimpin oleh mertuanya, Soeharto pada tahun 1965.

Kehidupan awal dan keluarga

Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo (1917–2001), berasal dari Gombong, Kabupaten Karanganyar (Sekarang wilayah Kebumen). Ia adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai mantan Menteri Perekonomian pada masa Presiden Soekarno dan menteri Riset dan Teknologi pada Soeharto.[25] Sumitro menamai Prabowo dengan nama adik laki-lakinya sendiri yang terbunuh dalam insiden melawan Pasukan Jepang di Lengkong, Tangerang selama Revolusi Nasional Indonesia.[26] Ibunda Prabowo, Dora Marie Sigar (1919–2008), adalah seorang Kristen Protestan Minahasa, yang berasal dari keluarga Sigar-Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara.[27] Mereka menikah di Utrecht, Belanda.[28]

Prabowo Subianto memiliki dua kakak perempuan, Bianti Djiwandono yang lahir pada tahun 1946, dan Maryani Djojohadikusumo yang lahir pada tahun 1948.[28] Adik laki-laki satu-satunya, Hashim Djojohadikusumo, lahir pada tahun 1953.[28] Kakak sulung Prabowo, Bianti, menikah dengan Sudrajad Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia periode 1993 hingga 1998, sedangkan adiknya, Maryani, menikah dengan pengusaha ekspatriat asal Prancis, Didier Lemaistre yang meninggal pada 2018.[28] Adik laki-laki Prabowo, Hashim, adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan aset tersebar di seluruh dunia mulai dari Indonesia hingga Eropa dan Amerika Utara. Karena pengasingan politik ayahnya akibat perbedaan pendapat dengan Sukarno pada tahun 1960-an, mereka hidup dalam pengasingan terutama di negara-negara seperti Swiss, Singapura, Thailand, Malaysia dan Inggris, sehingga Prabowo dan saudara-saudaranya memiliki latar belakang kosmopolitan.[29] Selama masa sekolah menengahnya, ia belajar di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia.[30] Antara tahun 1966 dan 1968, keluarga tersebut tinggal di London, tempat Prabowo bersekolah dan lulus dari American School.[31] Sumitro kemudian mendorong putranya untuk masuk akademi militer. Salah satu panutan Prabowo adalah Mustafa Kemal Atatürk, dan menurut rekan-rekan dan pengamat, Prabowo berbakat, memiliki hasrat untuk melakukan siasat, dan memiliki hasrat untuk kekuasaan politik.[26]

Sumitro sendiri berasal dari kalangan elite. Ayahnya, Margono Djojohadikusumo, adalah pendiri bank negara pertama Bank Negara Indonesia (BNI), pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sementara, dan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang menyusun langkah-langkah kemerdekaan Indonesia.[32]

Berdasarkan silsilah ayah dan kakeknya, Prabowo merupakan generasi ketiga dari keluarga yang menduduki jabatan tinggi di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1945.

Prabowo dan Titiek memiliki seorang putra, Didit Hediprasetyo, yang tinggal di Boston sebelum menetap di Paris untuk mengejar karir di bidang desain fesyen. Meskipun putranya kurang tertarik pada politik, Prabowo Subianto adalah paman dari politisi Gerindra Budi Djiwandono, Aryo Djojohadikusumo dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang bersama-sama akan meneruskan garis keturunan politik Djojohadikusumo.[33]

TEMPO.CO, Solo - Presiden Joko Widodo bertemu dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 13 Oktober 2024. Jokowi sudah berada di Kota Solo, sejak Sabtu kemarin.

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengkonfirmasi itu saat ditemui seusai blusukan di Pasar Ampel, Kabupaten Boyolali, Minggu pagi tadi. Ia menyebut akan bertemu dengan Jokowi dan Prabowo di Kota Solo hari ini.

"Iya (bertemu Pak Jokowi dan Prabowo), ini nanti saya sama Mas Agus (calon bupati Boyolali nomor urut 2, Agus Irawan) mau jemput di Bandara, ," ujar Gibran kepada wartawan.

Selama di Solo, Jokowi telah mengunjungi tiga sekolahnya semasa menempuh pendidikan sejak SD hingga SMA, yaitu SDN Tirtoyoso 111, SMPN 1, dan SMAN 6.

Disinggung soal agenda pertemuan Jokowi dan Prabowo itu hari ini, Gibran hanya menyebut keduanya akan makan siang. "Nanti mau makan siang dengan Pak Presiden terpilih," ucap dia.

Menurut informasi yang beredar di kalangan wartawan, agenda makan siang Jokowi dan Prabowo sedianya akan bertempat di Restoran Diamond Solo. Namun, belakangan agenda itu berubah dan kemudian diadakan di kediaman Jokowi di Sumber tersebut.

Pantauan Tempo dari seberang gang masuk ke kediaman Jokowi, Prabowo tiba pada sekitar pukul 14.14 WIB. Prabowo menaiki mobil Alphard putih diiringi beberapa mobil lainnya. Hingga saat ini pertemuan masih berlangsung.

Pilihan editor: Kata Atalia Praratya soal Penghapusan Rumah Dinas: Butuh Dalam Bentuk Apapun

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini